wartasintang.com: “Saya juga sedang berkuliah di Universitas Kapuas (UNKA) Sintang. Sejak semester 2 saya sudah jualan di Kopel. Ini sudah semester 8. Udah mau 4 tahun ke tahun ini. Jualan ini sangat mensupport banget terutama, bayar uang kuliah, saya bisa beli motor juga bisa ngasih keluarga juga biaya kehidupan bisa tercukupi. Kalau di Pasar Raya nih dapat hari ini hanya untuk makan hari ini udah besok cari lagi jadi ndak ada peluang untuk libur harus nyari terus. Bisa-bisa semester ini bayar uang kuliah pun tersendat,” ungkap Marsiana salah satu pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan audiensi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang beberapa waktu lalu.
Ditemui di lapaknya di kawasan Terminal Pasarraya Sintang, Kamis (21/07/2022) Marsiana menyampaikan keluh kesahnya atas peristiwa relokasi oleh Pemerintah Daerah Sintang bulan Juni lalu.
“Kemarin itu kami diijinkan berjualan di Pasarraya itu cuman 2 hari untuk meramaikan launching Pasar Raya katanya setelah itu kami boleh jualan di Kopel lagi tapi ternyata setelah kami ke situ malahan kami ditetapkan untuk jualan di situ (Pasar Raya) tanpa persetujuan dari kami. Saya rasa ini tidak adil. Kondisi di sini kurang menguntungkan kami. Jangankan dapat keuntungan untuk mengembalikan modal saja Ndak ada. Kami merasa dirugikan sekali. Katanya Kopel itu mau dibangun tapi ternyata belum ada cobalah seminggu sebelum pembangunan baru kita disuruh pindah gitu Pak. Izinkan kami mencari rezeki di situ,” ujar Marsi sambil memperlihatkan gundukan sate tusuk dan sosis bakarnya yang masih banyak.
Anggota DPRD Sintang, Welbertus menyampaikan bahwa keprihatinanya atas situasi yang menimpa para pedangan kaki lima yang tergabung dalam Aliansi PKL Bersatu Kopel Alun-alun tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa proses ini tidaklah sesederhana tentang pindah-memindah ada kebijakan pemerintah yang perlu ditinjau juga.
“Terima kasih atas kehadiran kita semua hari ini. Pertama tentu apa
yang tadi telah sampaikan oleh bapak ketua DPRD bahwa fraksi-fraksi di DPRD
akan mendukung untuk memperjuangkan aksi bapak-bapak. Kami sangat memahami
situasi batin bapak ibu sekalian. Namun karena hal ini berkaitan dengan
regulasi yang ada tentu barang ini tidak bisa kita putuskan segera itu yang
harus dipahami oleh bapak ibu ya,” ujar Welbertus. “Waktu itu PDI Perjuangan
pernah menawarkan konsep penataan di pinggir Sungai Kapuas tapi pada waktu itu
tidak diterima oleh masyarakat nah terjadilah faktanya pada hari ini kan begitu
ya, kalau kurang tertata pada akhirnya pasti akan menimbulkan konflik. Tapi ya
sudahlah itu masa lalu ke depan barangkali kita berjuang bersama sehingga
konsep yang kami tawarkan itu bisa menjadi kenyataan itu saja dari kami
komitmennya jelas kita akan bersama dengan rekan-rekan yang ada memperjuangkan
nasib bapak ibu semua,” papar politisi PDI Perjuangan itu lagi. (*)
