ALPIUS: KADES-KASES KETUNGAU TENGAH SANGAT ANTUSIAS MEMBANGUN

wartasintang.com: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Alpius mengatakan bahwa memang acara reses merupakan kegiatan rutin yang menjadi sarana pertemuan bagi para wakil rakyat dengan para konstituennya di daerah. Pada momen inilah mereka dapat berdiskusi langsung dengan para anggota dewan yang mewakili mereka di pemerintahan tingkat kabupaten.

“Dalam melaksanakan reses kali ini, saya lihat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan kepala desanya itu sangat luar biasa, mereka tampak bersemangat untuk memulihkan kondisi ekonomi desanya pasca pandemi covid 19,” kata Alpius, Sabtu (9/7/2022).

“Sistem penganggaran yang ada sekarang ini perlu memperhatikan administrasi dengan lebih seksama karna semua urusan sudah mulai komuterisasi semuanya, khususnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Semua harus terencana 1 tahun sebelumnya. Misalnya, kita perlu melakukan evaluasi hasil musrenbang tahun 2021 yang sudah tercetak dari simral untuk tahun 2022 sekaligus kita mau membuat daftar rencana kegiatan pembangunan untuk tahun 2023. Tentunya para kepala desa dan BPD-nya dalam musrenbang dan diluar musrembang untuk implemtasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di desanya harus selalu bersinergi, agar memperkuatkan satu dengan yang lain,” papar politisi Parta Kebangkitan Bangsa tersebut.

Alpius juga mengingatkan bahwa dalam proses pelaksanaan usulan kegiatan pembangunan tentu akan dipilah kembali di tingkat kabupaten kemudian diajukan disaring kembali hingga ke tingkat nasional. Hal ini berkaitan dengan skala prioritas pembangunan daerah dan kerangka acuan pembangunan nasional.

“Tahun ini, selaku anggota DPRD, kita memberikan dukungan melalui pokok-pokok pikiran kita di beberapa desa di wilayah Ketungau Tengah ini,”ujar Alpius. “Akan kita perjuangkan kepada pemerintah, terutama pengentasan permasalahan di bidang pendidikan, bidang infrastruktur soal jalan dan jembatan. Selain itu, kegiatan-kegiatan pembangunan yang kita lakukan tentulah disesuaikan dengan ketersediaan  anggaran pemerintah yang ada,” sambung pria yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai BPD di salah satu desa di Ketungau tengah ini. (*)