Warta Sintang : “ Kalbar juga sudah tiga tahun berturut-turut masuk tiga besar di tingkat nasional dalam hal keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik tidak hanya kerjanya pemerintah saja tetapi kerjanya segenap unsur-unsur lain termasuk Komisi Informasi Kalimantan Barat,”.
Demikian salah satu perkataan Bupati Sintang, Jarot Winarno, di Focus Group Disscussion (FGD) Daerah dalam rangka penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 di Aston Hotel & Convention Center Pontianak pada Rabu, 7 April 2021.
Dengan didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan, S. Sos, M. Si saat menghadiri FGD ini, Jarot menjelaskan bahwa Kabupaten Sintang sangat mendukung keterbukaan informasi.
“ Terkait media massa, kami Pemkab Sintang sudah bekerjasama dengan media massa karena media massa merupakan pilar ketiga demokrasi. Media massa dan Pemkab Sintang saling membutuhkan untuk tumbuh. Kami ingin selalu membina media massa. Keragaman pemilik juga sudah kita perhatikan, independensi media massa. Media massa di Sintang dan Kalbar sudah baik dan sangat independen. Media peradilan dalam hal keterbukaan informasi sudah baik, kami pernah bersengketa dalam hal informasi ini, kami kalah. Jadi menurut saya sudah sesuai jalur lah yang terjadi saat ini. Kami sangat infomatif dan terbuka. Di Sintang juga sudah ada aplikasi untuk mengetahui informasi apa saja,” tambah Bupati Sintang.
Dalam diskusi tersebut, Komisi Informasi Kalimantan Barat memaparkan dan menjelaskan 85 pertanyaan untuk mengukur Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Kalimantan Barat. Dan dari 85 pertanyaan tersebut, Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH turut menanggapi beberapa indikator yang disampaikan Komisi Informasi Kalimantan Barat untuk mengukur Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Kalimantan Barat.
“ Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung keterbukaan informasi juga sudah sesuai jalurnya,” ujar Jarot.
Ketua KI Kalbar, Rospita Vici Paulyn, menyatakan bahwa IKIP juga dimaksudkan untuk mewujudkan good governance, pelayanan publik berkualitas serta pencegahan potensi terjadinya korupsi. Urgensi pelaksanaan IKIP adalah untuk memotret tiga kewajiban generik negara: yaitu Kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill).
“ Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, Tim Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) Provinsi Kalbar menunjuk sembilan orang informan ahli yang merepresentasikan unsur pemerintah sebagai penyedia informasi publik, serta unsur pelaku usaha dan unsur masyarakat sebagai pengguna informasi publik, ” kata Vici.
Vici menjelaskan bahwa informan ahli akan diminta untuk mengisi kuesioner survei IKIP tahun 2021 yang berisi 85 pertanyaan menyangkut sejumlah indikator pada lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum.
“ Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka syarat untuk menjadi informan ahli adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam keterbukaan informasi minimal 5 tahun,” ujar Vici.
Focus Group Disscussion (FGD) tersebut dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang mengamanatkan Komisi Informasi Pusat untuk melakukan Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat. IKIP dilakukan untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Indonesia, dalam rangka mewujudkan good governance, pelayanan publik yang berkualitas dan pencegahan potensi terjadinya korupsi.
Focus Group Disscussion (FGD) yang dilaksanakan di Pontianak tersebut mengambil tema “ Realisasi Keterbukaan Informasi di Provinsi Kalimantan Barat “.
Hadir juga dalam Focus Group Disscussion (FGD) tersebut Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar), Rospita Vici Paulyn (Ketua), Lufti Faurusal Hasan (Wakil Ketua), Syarif Muhammad Herry (Koordinator Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga), Muhammad Darussalam (Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik), dan Chatarina Pancer Istiyani (Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se Kalimantan Barat serta narasumber.
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar) melakukan Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Penyusunan IKIP merupakan Program Prioritas Nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia.
IKIP dilaksanakan untuk memperoleh data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP. Untuk melihat dalam dimensi publik, hukum, dan ekonomi, dan memastikan asas-asas keterbukaan informasi terlaksana. Obligation to tell (Badan Publik), Right to Information (Masyarakat), Acces to Information (Komisi Informasi).
Penyusunan IKIP Indonesia dibuat berdasar uraian kerangka konsep yang telah dijelaskan dengan menggunakan beberapa langkah, yaitu: mengurai konsep Keterbukaan informasi bersama sejumlah ahli, menurunkan prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi ke dalam berbagai elemen pokok hak asasi manusia dengan menggunakan tiga lapis tanggung jawab hak asasi manusia, menurunkan elemen-elemen pokok itu dalam 3 variabel: hukum, politik, dan ekonomi dan indikator struktur, proses dan hasil, dan menurunkannya dalam bentuk kuesioner (sub-sub indicator).
Dengan demikian, indeks keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan dengan ruang lingkup pelaksanaannya pada badan publik dan masyarakat di tingkat nasional dan 34 (tiga puluh empat) provinsi se-Indonesia.
( Rz )
