WARTASINTANG.COM - Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Toni menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar Nota keuangan dan Raperda Sintang tahun anggaran 2021 di ruang sidang kantor DPRD Sintang, Rabu (11/11).
Dalam kesempatan ini Toni memaparkan bahwa penyusunan rancangan APBD tahun 2021 berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang digariskan dalam Permendagri nomor 64 Tahun 2020. Program dan kegiatan tersebut berdasarkan rencana kerja Pemda Sintang.
"Setelah mengkaji dan menelaah Raperda tentang penyampayan nota keuangan rancangan pendapatan dan belanja daerah, bahwa Raperda tersebut dapat dibahas dalam sidang-sidang selanjutnya,” ujar Toni.
Dalam kesempatan ini Fraksi Golkar juga menyampaikan saran dan masukan dan pertanyaan hal-hal yang mendasar dan menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sintang.
Ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh Fraksi Golkar dalam paripurna ini, seperti berapa dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah dan juga penganganan Covid-19 di Kabupaten Sintang.
“Fraksi Golkar mempertanyakan seberapa besar dana transfer secara real dari pemerintah pusat ke Pemda Sintang, mohon penjelasannya,” tanya Toni.
Terkait penanganan Covid-19, Fraksi Golkar meminta pemaparan penanganan dan juga langkah-langkah konkrit guna menekan lonjakan penyebaran virus di Kabupaten Sintang.
Selain itu Fraksi Golkar juga memberikan saran dan masukan terkait infrastruktur jalan dan jembatan.
“Saran dan masukan, mohon Pemda Sintang dapat merealisasikan kebijakan strategis tentang darurat infrastruktur jalan dan jembatan melalui porsi anggaran yang memadai sesuai skala prioritas disetiap kecamatan,” papar Toni.
Saran dan masukan lainnya adalah mengoptimalkan fungsi UPJJ dengan cara menambah armada alat berat guna mendukung operasional kerja. Serta kebijakan prioritas bantuan hibah bibit karet dan bibit sawit petani untuk mendukung sektor pertanian perkebunan di Kabupaten Sintang. (Hend)
