WARTASINTANG.COM - Nilai keadilan dan kemanusiaan masyarakat Sintang terusik ketika ada enam orang peladang yang tersangkut masalah hukum akibat kegiatan berladang. Padahal kegiatan berladang ini sudah dilakukan sejak jaman dulu dan sudah menjadi kearifan lokal.
Dengan kondisi tanah yang kandungan asamnya cukup tinggi maka biasanya masyarakat melakukan aktivitas pembakaran lahan untuk berladang. Dan ini dilakukan para peladang untuk bertahan hidup. Hal inilah yang membuat Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) melakukan aksi bela peladang tersebut.
Untuk menindaklanjuti hal ini akhirnya diadakan rapat antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang dengan ASAP dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang membahas tuntutan terhadap 6 terdakwa karhutla digelar, di Ruang Kerja Bupati Sintang, Rabu (20/11/2019).
Rapat tersebut pun berlangsung tertutup. Ditemui usai Rapat, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Jeffray Edward mengatakan, bahwa hasil rapat sudah dipikirkan jalan yang terbaik untuk semuanya.
“Tadi hasil rapat sudah kita pikirkan, pastinya yang terbaik untuk semuanya, bagi masyarakat, aparat dan lainnya juga. Intinya kita ingin yang terbaik,” ujarnya.
Jeffray yang juga merupakan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang ini mengatakan, bahwa rencana massa yang akan datang, untuk mengawal sidang yang akan dijalani enam terdakwa di Pengadilan Negeri Sintang, pada Kamis (21/11), (besok-red), tetap akan dijalankan.
“Besok kita tetap turun. Kita sampaikan ke aparat itu ada 1000 massa. Tapi bisa jadi juga lebih,” terangnya.
Untuk itu Jeffray mengingatkan agar semua peserta aksi damai melakukan aksi dengan tertib, tidak anarkis, dan jangan sampai terprovokasi. (*)
