WARTASINTANG.COM - Hasil rapat terbatas Presiden 14 Maret 2017 dengan memperhatikan Nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dijabarkan dalam 3 pilar utama salah satunya adalah membangun kawasan perbatasan. Dengan tujuan supaya kawasan perbatasan tertata rapi dan ada pembedaan antara kawasan perkantoran, pemukiman dan ruang terbuka hijau.
Untuk itu Pemkab Sintang mendukung penuh nawacita ini dengan terus melakukan tindak lanjut terkait proses pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik dengan melakukan rangkaian focus group discussion (FGD) dengan pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Hotel My Home Sintang, Rabu (23/10/2019) pagi.
"Progress pembangunan PLBN Sungai Kelik hingga kini masih berproses kita sebagai Pemerintah Daerah selalu proaktif mendukung percepatan kelanjutannya, "terang Kartiyus.
"Bapak Presiden sudah mengeluarkan Inpres Inpres Nomor 1 Tahun 2019 : Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana dan pra sarana penunjang di kawasan Perbatasan yakni di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), PLBN Oepoli, PLBN Napan, dan PLBN Sungai Kelik diprioritaskan," ungkap Kartiyus lagi.
Berdasarkan Inpres No 1 tahun 2019 tersebut harusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan responsif secepatnya mengeluarkan kurang lebih 923 Ha untuk kawasan pengembangan Pembangunan PLBN sesuai dengan kajian Kementrian Agraria dan Tata Ruang dari kawasan hutan lindung.
Radius kawasan PLBN secara geografis mencakup kecamatan Ketungau Hulu, kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hilir. Pembangunan PLBN Sungai Kelik ada di dataran tinggi. Mercusuar yang dibangun menjulang tinggi diharapkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.
"PLBN sebagai zona zero yang menandai lintas batas dengan negara tetangga Malaysia diharapkan dibangun lebih menarik,” harap Kartiyus. (*)
