WARTASINTANG.COM - Pada hari Senin, (25/03/2019) Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Dra. Yosepha Hasnah, M.Si melakukan monitoring dan evaluasi pada layanan publik di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
Pada kesempatan tersebut Yosepha menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan guna untuk meningkatkan transparmasi dan optimalisasi pelayanan publik, dan hingga sejauh ini pihaknya telah menggunjungi 7 OPD. Lebih lanjut Yosepha menyebutkan bahwa item dalam yang dicek bersama pada proses monitoring ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Proses monev ini untuk memastikan kesiapan instansi-instasi pelayanan public di Kabuapten Sintang pada penilaian Ombudsman tahun 2019.
“Dari beberapa yang sudah kami kunjungi, sudah cukup bagus, namun ada hal-hal yang perlu dilengkapi lagi agar sesuai dengan ketentuannya, ya,” ujar Yospeha.
“Sekitar pertengahan April, Pemda Sintang akan mengundang Ombudsman untuk melakukan sosialisasi kembali tentang standarisasi pelayanan publik,” kata Yosepha membeberkan rencananya.
“Mudah-mudahan nanti pada bulan Mei – Juni kita lakukan lagi penilaian tentang pelayanan, semoga sudah bisa dilengkapi media dan item yang diharuskan ada itu,” harapnya.
Pada kesempatan kunjungan ini, tim menemukan ada beberapa kendala yang cukup krusial di 2 OPD yang dikunjungi. Hal ini juga diungkap oleh masing-masing Kepala Dinas yang bersangkutan. “Kami disini memang sedang berbenah dan memikirkan mengenai penataan alur layanan dengan tempat dan personalia yang ada ini supaya layanan kami bisa optimal,” ungkap Drs. H. Syarif Muhammad Taufik, M.Si selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. “Sementara dalam kesehariannya kami harus layani 400-500 orang setiap hari,” tambahnya.
Sedikit berbeda persoalan yang dialami dr. Harsinto Linoh di Dinas Kesehatan. “Kami di sini ini, tempat kerjanya terpencar-pencar, setiap unit menempati bangunan tersendiri sehingga layanan yang diberikan belum bisa optimal,” kata dr. Sinto. “Kedepan untuk sementara, menunggu pembangunan kami akan coba menggunakan 1-2 gedung yang menyambung untuk khusus bagian pelayanan,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut Yosepha menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan guna untuk meningkatkan transparmasi dan optimalisasi pelayanan publik, dan hingga sejauh ini pihaknya telah menggunjungi 7 OPD. Lebih lanjut Yosepha menyebutkan bahwa item dalam yang dicek bersama pada proses monitoring ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Proses monev ini untuk memastikan kesiapan instansi-instasi pelayanan public di Kabuapten Sintang pada penilaian Ombudsman tahun 2019.
“Dari beberapa yang sudah kami kunjungi, sudah cukup bagus, namun ada hal-hal yang perlu dilengkapi lagi agar sesuai dengan ketentuannya, ya,” ujar Yospeha.
“Sekitar pertengahan April, Pemda Sintang akan mengundang Ombudsman untuk melakukan sosialisasi kembali tentang standarisasi pelayanan publik,” kata Yosepha membeberkan rencananya.
“Mudah-mudahan nanti pada bulan Mei – Juni kita lakukan lagi penilaian tentang pelayanan, semoga sudah bisa dilengkapi media dan item yang diharuskan ada itu,” harapnya.
Pada kesempatan kunjungan ini, tim menemukan ada beberapa kendala yang cukup krusial di 2 OPD yang dikunjungi. Hal ini juga diungkap oleh masing-masing Kepala Dinas yang bersangkutan. “Kami disini memang sedang berbenah dan memikirkan mengenai penataan alur layanan dengan tempat dan personalia yang ada ini supaya layanan kami bisa optimal,” ungkap Drs. H. Syarif Muhammad Taufik, M.Si selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. “Sementara dalam kesehariannya kami harus layani 400-500 orang setiap hari,” tambahnya.
Sedikit berbeda persoalan yang dialami dr. Harsinto Linoh di Dinas Kesehatan. “Kami di sini ini, tempat kerjanya terpencar-pencar, setiap unit menempati bangunan tersendiri sehingga layanan yang diberikan belum bisa optimal,” kata dr. Sinto. “Kedepan untuk sementara, menunggu pembangunan kami akan coba menggunakan 1-2 gedung yang menyambung untuk khusus bagian pelayanan,” imbuhnya.
