Terry Ibrahim : Penegak Hukum dan Kepolisian Lebih Bijak Terkait Karhutla


WARTASINTANG.COM, SINTANG - Terkait kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Wakil Ketua DPRD Sintang Terry Ibrahim meminta aparat penegak hukum atau kepolisian lebih bijak. Sebab jika tidak bijak bisa-bisa pada akhirnya menyeret warga menjadi tersangka.

Menurut Terry Ibrahim membakar ladang sudah ada sejak lama dan merupakan tradisi dari nenek moyang. Hanya saja dengan semakin sempitnya lahan maka harus diatur agar jangan sampai pada kapasitas yang luas. Sehingga pengaturan pola bakar seperti jangan bakar pada waktu siang dan harus dibuat parit di sekitar lokasi pembakaran tentunya harus diperhatikan.

"Kalau tidak salah diperbolehkan satu kepala keluarga 2 hektar. Pola membakar juga sudah diatur, jangan siang hari dan sebelum dibakar harus dibuat parit di sekitarnya," ujar Terry, Senin (3/9/2018) siang.

Dan jika sampai tidak diperbolehkan sama sekali aktivitas ini tentunya akan menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan sistem berladang.

Jadi, terkait masyarakat yang ditahan ataupun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib sebaiknya diberikan pembinaan dulu. Hal ini bisa saja terjadi karena faktor ketidaktahuan masyarakat dan butuh diberikan pembinaan lebih lanjut lagi.

Menurutnya masyarakat melakukan ini sebagai cara untuk bertahan hidup, tidak lebih dari itu.

"Karena mereka hanya ingin menyambung hidup, saya tidak mendukung mereka menentang aturan tetapi saya tahu benar kehidupan orang-orang di kampung. Karena saya lahir dari sana, dan saya dulu juga ikut berladang," tambahnya.

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa ini bukan sekedar aktivitas membakar kayu tetapi didalamnya ada juga cara mengolah pupuk sehingga tanah menjadi subur. Melalui proses pembakaran dapat mengurangi kadar asam tanah.

Lanjutnya bahwa dulu pemerintah pusat sempat memberikan angin segar dengan program cetak sawah yang dilakukan oleh TNI. Namun program tersebut tampaknya tidak berlanjut, sehingga belum memberi solusi bagi masyarakat.

"Lalu solusi tidak ada. Ujung-ujungnya orang akan mati dan mengemis kelaparan. Saya sebagai putra daerah tidak rela saudara saya, keluarga saya, mati karena kelaparan karena tidak boleh membakar ladang," jelasnya.

Oleh karena itu, dia berharap masyarakat dibina dengan baik. Terutama memberikan solusi yang tepat. Sehingga yakin dan percaya, lima tahun yang akan datang masyarakat mampu menjadi petani yang menggarap sawah.


Sumber : http://pontianak.tribunnews.com/2018/09/03/dprd-sintang-nilai-pemerintah-tak-berikan-solusi-dari-larangan-membakar-lahan.