wartasintang.com: "kami berharap kepada pemerintah agar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses ISPO dapat diberi kelonggaran bagi petani," kata Bambang Marius selaku Plt. Pimpinan Program Solidaridad Indonesia di Sintang. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama para jurnalis, dicafe Balikebarat Baning Kota, Rabu (8/6/2022).
"Misalnya pada proses petani dampingan kita mengurus
SHM. Itu salah satu syarat ISPO ya. Itu butuh biaya yang besar waktu yang
panjang dalam pengurusnya jadi petani kita berat dalam mengurusnya,"
ungkap Bambang.
Dalam pertemuan tersebut, organisasi nirlaba yang sudah
mendampingi lebih dari 6000 petani kelapa sawit mandiri di Sintang ini
mengungkapkan belum ada dampingan yang mampu mencapai ISPO. Namun seiring
berjalannya waktu mereka juga mendorong para petani untuk mencapai sertifikasi
RSPO yang berlaku secara internasional.
"Saat ini kita sedang menyiapkan penerimaan sertifikasi
RSPO untuk lebih dari 500 petani di Sekadau dan 130 lebih petani di Sintang.
Kita sangat bangga untuk hal ini," ujar Bambang sambil tersenyum
sumringah.
Bambang menambahkan pihaknya berharap pemerintah juga
membantu mendorong perusahaan-perusahaan yang memiliki pabrik untuk juga
mencapi sertifikasi ISPO atau RSPO.
"Kita berharap pemerintah melakukan sosialisasi kepada
pihak lain misalnya kepada perusahaan. Jadi jika petani kita sudah RSPO
perusahaan juga misalnya sudah RSPO juga. Sehingga petani sudah mengusahakan
mutu yang baik dapat mendapatkan harga yang baik juga," harap Bambang. (*)
