WARTASINTANG.COM: Wakil Bupati Sintang Sudiyanto, menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral secara virtual di Ruang Video Conference Polres Sintang pada Rabu, (21/4/2021).
Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dilakukan dalam rangka menghadapi perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah.
Rapat Koordinasi Lintas Sektoral diikuti seluruh Polres se Kalimantan Barat, Kapolda Kalbar dan jajaran.
Lintas sektoral sepakat menyamakan persepsi untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik Lebaran kepada masyarakat. Hal itu mengingat sebagai upaya untuk menekan laju pertambahan Covid-19 atau virus corona.
"Rapat koordinasi beberapa kementerian terkait dalam rangka persiapan operasi ketupat tahun 2021. Rapat kordinasi ini dalam rangka menyamakan persepsi dan juga menyamakan langkah di lapangan khususnya dalam kegiatan Idul Fitri pada 2021," kata Wakil Bupati Sintang usai mengikuti rakor.
Dalam rapat itu, lintas sektoral meminta adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan atau mudik saat Hari Raya Idul Fitri 2021.
Dengan adanya kesadaran penuh dari warga itu, diharapkan pelaksanaan Idul Fitri akan berjalan khidmat dan aman dari pandemi virus corona.
"Oleh karena itu, pemerintah mengajak pada masyarakat untuk dapat secara kesadaran penuh untuk dapat menindaklanjuti daripada kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan mudik pada Idul Fitri 2021 ini menjadi hal yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut," ucap Sudiyanto.
Adapun landasan lintas sektoral sepakat menindaklanjuti pelarangan mudik tersebut di antaranya berkaca dari angka penambahan kasus positif Covid-19 pada 2020.
"Mendasari daripada Idul Fitri 2020 tentunya pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik untuk ramadhan maupun Idul Fitri tahun 2021. Oleh karena itu tentunya kementerian terkait berusaha secara bersama-sama bagaimana aktivitas Idul Fitri ini dapat berjalan dengan aman dengan hikmat dengan selamat tentunya tidak terjadi lagi apa yang terjadi pada tahun 2020," tutup Sudiyanto.
Dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral tersebut, peserta rakor mendengarkan pengarahan Kapolri, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Panglima TNI dan Kepala BNPB. (phs)
