Bupati Jarot : Ini Solusi Pemprov Kalbar Untuk SMA Negeri 2 Ketungau Tengah

WARTASINTANG.COM - Pembangunan pendidikan, khususnya di kawasan perbatasan belum benar-benar merata. Bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ini masih berdinding bambu dan beratap terpal.

Hal ini tentu saja mendapat perhatian dari Sutarmidji Gubernur Kalbar. Dalam halaman Facebooknya Bang Midji menuliskan hal ini, "SMAN 2 KETUNGAU TENGAH sebetulnya ada gedungnya, konon katanya berada di area hutan lindung sehingga gedungnya harus dipindah. Tahun lalu sudah ada dananya melalui DAK khusus, cuma karena tanah yg dihibahkan masyarakat belum bersertifikat maka tak bisa dikerjakan, Saya sdh koordinasi dgn Pangdam dan Pemda Provinsi akan siapkan dananya TNI yg bangunnya biar cepat, target saya Agustus selesai.Muridnya ada 48 org. Yg terbuat dari bambu kelas sementara," tulis Bang Midji.

Senada dengan itu Bupati Sintang Jarot Winarno menegaskan bahwa perihal ini sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Kalbar. Hal ini disampaikannya kepada Komisi V DPRD Provinsi Kalbar yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sintang menindaklanjuti status SMA Negeri 2 Ketungau Tengah yang sempat viral di media sosial, di Pendopo Bupati Sintang pada Minggu, (2/2/2020).

"Ternyata sekolah tersebut berada di kawasan hutan lindung sehingga tidak bisa proses pembebasan tanah. Lalu dipindahkan oleh perangkat desa ke lokasi yang bukan kawasan hutan lindung. Tetapi karena proses pembebasan dan sertifikasi tanahnya lama, sehingga dana yang sudah ada untuk membangun lokal tersebut tidak bisa digunakan. Lalu untuk sementara orangtua murid membangun tenda sementara. Inilah yang viral di media sosial,” cerita Bupati Sintang.

Dan untuk permasalahan ini Bupati Sintang sudah menyampaikannya kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji.

"Pak Gubernur sudah komunikasi dengan Bapak Pangdam. Dan Dandim dan jajarannya sudah melakukan peninjauan ke lokasi sekolah. Jadi rencananya lokasi SMA Negeri 2 Ketungau Tengah ini akan dibangun dengan pola kemitraan Pemprov Kalbar dengan Pangdam Tanjungpura. Ini solusi dari Pemprov Kalbar," tambah Jarot.

Dan Jarot berharap kedatangan Komisi V DPRD Provinsi Kalbar ini tentu akan lebih mematangkan konsep pembangunan seperti apa nantinya.(*)