WARTASINTANG.COM - Arbudin selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang mengatakan bahwa dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang terencana, terarah dan berkelanjutan diperlukan data dan informasi yang tepat dan terbaru. Oleh sebab itu ia memimpin dinasnya guna melakukan rapa ttim teknis koordinasi penguatan kualitas SDM di lingkungan Dinas Sosial Sintang, di Balai Praja komplek kantor Bupati Sintang, Senin (28/10/2019). Dengan harapan hasil dari pembangunan dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
Tampak hadir selaku narasumber dalam kegiatan ini, Anggiat Marbun - Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Sarah Oktaviani - koordinator regional program PKH Kalimantan. Peserta rapat 46 orang terdiri dari, fasilitator PKH, para camat, koordinator program, instansi terkait dan operator desa untuk uji coba.
Bupati Sintang Jarot Winarno berkenan membuka acara tersebut. Ia menyampaikan program jaring pengaman sosial dibuat pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Ketika kemiskinan dibawa ke dalam angka, seringkali menjadi ‘misteri’. Pada periode Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Sintang ada 10,35% dari total penduduk. Pendapatan per kapita, angka pengangguran turun, gini rasio rendah tapi angka kemiskinan cenderung naik.
Setelah ditelusuri, ternyata garis kemiskinan Sintang cukup tinggi, berada di angka 551,000 per kepala per bulan atau 2,2 juta per bulan. Artinya bila pendapatan keluarga di Sintang kurang dari angka tersebut, maka keluarga itu dianggap atau masuk dalam kategori miskin. Ada juga bias pada proses pendataan. Sehingga perlu diperhatikan juga. Ada misklasifikation sebagai efek dari suasana batin masyarakat di desa.
“Kemiskinan adalah keniscayaan di suatu daerah. Orang miskin ada dimana-mana, wilayah kumuh di perkotaan. Negara tentu menjamin kesejahteraan umum dan perlindungan untuk fakir miskin,” kata Jarot dalam sambutannya.
Dan harapannya kesenjangan sosial ini dapat dipangkas sedikit demi sedikit sehingga terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan kualitas kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab. (*)
