WARTASINTANG.COM, Sintang - Sekitar 100 mahasiswa dari BEM Fisip Universitas Kapuas (UNKA) Sintang yang menamakan dirinya Mahasiswa sadar Reformasi melakukan audensi ke gedung DPRD Sintang, selasa (22/05/2018) siang.
Para mahasiswa ini mempertanyakan tiga poin masalah daerah yang belum jelas penyelesaianya seperti dampak kebijakan kewenangan Sekolah Menengah Atas/sederajat oleh pemerintah provinsi, Kejelasan pemekaran kecamatan di Kabupaten Sintang, dan stabilitas keamanan di Sintang pasca Bom di Surabaya.
Korlap Aksi dari BEM Unka Sintang Fari mengatakan ini merupakan isu daerah yang mendapatkan perhatian para mahasiswa untuk meminta penjelasan pada pemerintah bagaimana penyelesaianya.
“Dua puluh tahun pasca reformasi memang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang belum selesai, kami menganalisa permasalahan di daerah seperti Pemekaran kecamatan di perbatasan sangat penting untuk mempermudah rentang kendali pemerintahan, karena Kabupaten Sintang sangat luas maka sangat mustahil pembangunan mampu dapat dilaksanakan dengan baik tanpa pemekaran,” Kata Fari.
Para Mahasiswa juga meminta pihak keamanan memberikan ketenangan pada masyarakat pasca bom di Surabaya yang juga membuat resah masyarakat di Sintang.Selain itu permasalahan kewenangan SMA sederajat oleh pemerintah provinsi berdampak pada kemunduran kwalitas pendidikan SMA di Sintang.
“Rentang kendali menjadi jauh sehingga membuat proses administrasi menjadi rumit dan bertele-tele selain itu sekolah menghadapi permaslahan keuangan dan tenaga guru yang semakin minim,” Tambah Fari.
Para Mahasiswa ini di terima di ruang rapat DPRD Sintang oleh Wakil Ketua DPRD Sintang Sandan, bersama anggota DPRD Sintang Melkianus, Herimaturida, Selain itu juga hadir Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Dandim Sintang, dan Kasat Intel Polres Sintang.
Para Mahasiswa ini mendapatkan penjelasan cukup rinci dari DPRD Sintang , Polres Sintang Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan Dandim Sintang terkait permasalahan yang di pertanyakan mereka.
