WARTASINTANG.COM, SINTANG - Saat ini EKPT atau KTP Elektronik sangat penting untuk dimiliki. Masalah pengurusan ini terganggu oleh urusan birokrasi yang terkesan berbelit-belit sampai-sampai masyarakat harus bayar hingga jutaan rupiah agar EKTPnya cepat selesai.
Hal ini juga dialami oleh masyarakat Sintang. Sulitnya memperoleh Kartu Identitas Penduduk Elektronisk (E-KTP) masih di jumpai di Kabupaten Sintang. Selain urusan birokrasi yang berbelit-belit, masyarakat harus merogoh biaya jutaan rupiah untuk sekadar datang ke kota demi mendapatkan sekeping identitas.
“Namanya negara birokrasi ya mudah berbelit belit dan sulit. Ya ndak usah lah buat proses perizinan, buat KTP saja susah sekarang,” kata Heri Jambri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Selasa (17/04/2018).
Menurut Heri, kartu identitas merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dan pemerintah kata dia, harus bertanggungjawab untuk memfasilitasinya agar proses untuk E-KTP itu dapat mudah didapatkan.
“Itu aja yang gampang yang menjadi hak warga negara ber Ktp. Ini kewajiban yang harus dimiliki oleh warga negara. Tapi faktanya sekarang berapa banyak orang yang punya KTP,” sesal Heri.
Heri menilai, sulitnya memperoleh KTP lantaran birokrasi yang berbelit-belit. Heri menilai, keadaan ini justru pemerintah dianggap tidak bertanggungjawab. “Karena itu tadi sulitkan birokrasi membuat susah dapat KTP. Jadi negara saja tidak mengaku warganya sndiri, pemerintah tidak bertanggungjawab,” katanya.
Seharusnya kata Heri, pemerintah datang ke masyarakat di daerah perbatasan dan daerah tertinggal di pedalaman. Dengan demikian, masyarakat akan merasa jika mereka merasakan sentuhan langsung pelayanan pemerintah dalam hal kepemilikan identitas penduduk. Selama ini kata Heri, pola jemput bola perekaman E-KTP di daerah belum maksimal.
“Pemerintah jangan mempersulit. Ada masarakat datang baru rekam, mereka tidak pergi jemput bola,” ujar Heri.
Masyarakat di pedalaman seperti Serawai dan Ambalau juga wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang menurut Heri sulit mendapatkan kartu identitas. Selain jarak yang jauh menuju kota kabupaten, biaya yang paling memberatkan masyarakat.
“Seperti yang terjadi saat ini, selama ini kita bayangkan orang mau buat KTP nilainya berapa, paling tidak 1-2 juta, bisa saya hitung. Berangkat ke Sintang dari Amabalau buat rekaman, dari Senaning ke Sintang, berapa harga transpotrasinya hitung berapa,” jelasnya.
Birokrasi yang berbelit belit ditambah biaya yang mahal bagi masyarakat untuk memperoleh kartu identitas tersebut Heri menganggap pemerintah membiarkan “kejahatan” terjadi terhadap warganya. “Artinya pemerintah juga sudah membiarkan terjadi kejahatan di sini terhadap warganya. Tidak ada tanggungjawab pemerintah. (akibatnya) Kalau semua orang lalu berpikir negatif tentang negara ini, negara bubar. Ketika rakyat merasa tidak bernegara lagi sudah merasa susah ya mau apa. Kan itu kuncinya,” tukasnya. (red)
