Kemendagri Pantau Pelaksanaan Pilkades Kabupaten Sintang

 


WARTASINTANG.COM: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Penataan Dan Administrasi Pemerintahan Desa melakukan monitoring pelaksanaan Pilkades Kabupaten Sintang secara virtual. 

Hal itu terungkap pada video conference yang berlangsung di Command Center Kantor Bupati Sintang pada Rabu,(7/7/2021). 

Direktur Penataan Administrasi dan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Aferi Syamsidar Fudail, menyampaikan harapannya agar proses pilkades disaat pandemi covid-19 ini bisa berjalan dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. 

“Kemendagri memberikan dukungan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan pilkades serentak dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai petunjuk yang sudah kami keluarkan. Penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkades, tidak hanya saat pemungutan suara, tetapi juga semua prosesnya sejak persiapan, pelaksanaan, penghitungan dan proses pelantikan, wajib mengikuti pedoman yang sudah kami buat,” tegas Aferi Syamsidar Fudail.

Untuk itu dirinya mengajak bersama-sama melihat dan memonitoring pelaksanaan pilkades di Kabupaten  Sintang yang hari ini dilaksanakan. 

"Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kami memberikan apresiasi kepada Pemkab Sintang yang sudah menyiapkan pilkades ini dengan baik. Kita semua harus mengedepankan keselamatan masyarakat diatas  segalanya. Mudah-mudahan di Kabupaten Sintang tidak sampai menerapkan PPKM darurat seperti di Jawa dan Bali. Kami harapkan pilkades serentak dengan baik dan lancar," ujarnya.

Pemkab Sintang ungkapnya, sudah memenuhi semua aspek persyaratan untuk melaksanakan Pilkades serentak di masa pandemi covid-19 ini yang sudah diminta oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.

“Kami berterima kasih atas upaya Pemkab Sintang untuk melaksanakan pilkades ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Perkuat koordinasi dengan TNI dan Polri dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pilkades ini. Pelibatan TNI dan Polri, tidak hanya saat pencoblosan, tetapi saat pengumuman hasil juga. Kami khawatir terjadi euphoria kemenangan sehingga timbul kerumunan masyarakat. Pelantikan kepala desa terpilih juga wajib mentaati dan memperhatikan protokol kesehatan,” imbuhnya. (*)