 |
| Anggota DPRD Sintang Santosa dalam salah satu kunjungan kerjanya. Foto oleh Ina |
WARTASINTANG.COM - Layanan kesehatan yang baik dan layak menjadi
kebutuhan dasar dalam kehidupan seseorang. Berbagai upaya dilakukan oleh banyak
pihak untuk dapat memenuhi kebutuhan ini. Mulai dari upaya mandiri masyarakat
dengan mengubah gaya hidup mereka, dari pengobatan tradisional kearah
pengobatan medis sampai pemerintah dengan mengadakan fasilitas kesehatan dalam
berbagai tingkatan, dari puskesmas pembantu hingga rumah sakit.
Di Sintang, layanan kesehatan
sudah cukup baik, sudah ada lebih dari 20 puskesmas rawat inap, ada rumah sakit
pratama di Serawai selain rumah sakit umum milik daerah yang ada di pusat
kabupaten. Namun keberadaan fasilitas layanan kesehatan tersebut, masih dirasa
belum optimal.
Kepala Dinas Kesehatan Sintang,
dr. Harysinto Linoh ditemui beberapa waktu lalu di kantornya menyebutkan, 3
(tiga) kendala besar yang dihadapi timnya dalam melakukan pengadaan layanan
kesehatan yang optimal di Sintang.
“kita itu sudah punya banyak
petugas kesehatan, perawat dan bidan tapi mereka tidak tersebar merata,” kata
dr. Sinto. “ada yang maunya tugas di desa tidak mau di dusun, ada yang maunya
cuma tugas di kabupaten tidak mau di kecamatan, jadi ada beberapa dusun dan
kecamatan yang masih kekurangan tenaga kesehatannya,” terannya lagi.
Selain sebaran petugas kesehatan
yang belum merata persoalan lain yang dihadapi, kondisi infrastruktur dari
dusun ke desa (fasilitas kesehatan) terdekat masih buruk dan sarana peralatan
medis yang belum ‘up to date’. Sinto
menyebutkan bahwa pihaknya setiap tahun melakukan upaya untuk memperbaharui dan
mengadakan alat medis yang mumpuni di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di
Sintang.
Pada kesempatan berbeda, ditemui
di kantornya, anggota DPRD, Santosa, S.AP mengatakan dari hasil pengamatannya
kendala yang paling vital untuk di masyarakat itu keberadaan tenaga medis,
karna menurutnya keberadaan tenaga medis di setiap komunitas atau dusun
pertolongan pertama pada kasus kesehatan masyarakat dapat segera dilakukan walaupun
infrastruktur belum baik.
“Hal kedua yang krusial, itu
perbaikan infrastruktur. Jalan dan jembatan yang baik dan layak akan memudahkan
masyarakat untuk melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik yang
berada di kecamatan dan pusat kabupaten,” kata pria yang akrab disapa Santo
itu.
Dari pengalamannya menjadi kepala
desa, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, dengan adanya
dana desa, secara mandiri komunitas masyarakat dapat membangun fasilitas kesehatan
mereka secara mandiri.
“Dengan memanfaatkan dana desa,
selain dianggarkan untuk pembuatan polindes atau Pustu, bisa juga dianggarkan
untuk membuat rumah dinas bagi petugas medis yang mau melayani di desa
setempat,” pungkas Santo. (INA)
