WARTASINTANG.COM, SINTANG- Terkait Penambangan Emas Tampa Ijin (PETI) protes bernada keras keluar dari salah seorang
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang dalam menyikapi
persoalan PETI yang menahun tak kunjung ada
solusi. Bahkan, anggota komisi A itu menuding pemerintah tak peduli dengan
ketakutan yang dialami oleh para penambang yang tidak lain adalah masyarakat
biasa, Minggu (25 Maret
2018)
“Terkait dengan PETI, saya juga merasa agak alergi
dengan masalah ini. Agak kasar dengan kata ini. Ya kenapa dengan masyarakat
yang kerja emas ini, sebetulnya mereka secara turun menurun memang sudah kerja
emas, dengan cara tradisional. Hanya memang selama ini pemerintah daerah tidak
peduli,” kata Heri Jambri rada tinggi. Politisi Partai Hanura ini
menuding, pemerintah abai akan persoalan yang dihadapi masyarakat yang bekerja
menambang emas secara illegal. Pemerintah kata dia, lebih mengutamakan investor
perkebunan dalam mengurus dan mengeluarkan izin. Sementara, tidak dengan
warganya.
Solusi yang disebut Heri dalam bentuk penerbitan
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pemerintah kabupaten kata dia, bisa membuat
usulan tersebut ke DPRD setelah ada kesepakatan dengan para penambang disertai
dengan survey kandungan emasnya. “Teliti dulu, baru tetapkan WPR. Jangan hanya
pemerintah daerah diam. Selama ini, saya lihat demikian dengan kejadian PETI
ini,” ungkapnya.
Heri mengaku kasihan dengan masyarakat yang selama
terpojokkan dengan pekerjaan yang tidak berizin itu. Usaha masyarakat yang
memilih menjadi pekerja PETI menurutnya tidak patut disalahkan. “ Saya pikir
solusi yang harus dipikirkan kedepan, jangan hanya menyalahkan masyarakat yang
tidak tahu apa-apa bahkan menjadi korban. Mereka mau kerja gimana karena tidak
difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya. Jika aktivitas PETI dilarang kata Heri, seharusnya
pemerintah mencari solusi agar para pekerja tidak menganggur. Heri menilai, jika masyarakat diminta memilih
bekerja PETI atau kerja lain, sudah pasti masyarakat akan beralih. Memberantas
PETI tanpa ada solusi juga dapat menyebabkan konflik sosial dan meningkatnya
pengangguran.
“Jangan sampai masyarakat menjadi ketakutan hidup di
negeri sendiri. Kalau dia bekerja di luar negeri, wajar dia diburu orang. Kalau
di negeri sendiri terus diburu oleh penegak hukum, bagiamana rasanya. Saya
pikir ini perlu difikirkan kedepannya solusinya. Saya hanya berharap dari
penegak hukum juga punya hati nurani lah, kalau bisa jangan main tangkap dulu,
sosialisasi datangi dulu, ndak usah
kerja dulu atau apa solusinya. Kalau main hajar rawan keamanan. Penegak hukum
seakan jadi monster,” harapnya. (red/tp)