WARTASINTANG.COM: Kapolres Sintang, AKBP Ventie Bernard Musak menegaskan, Polres Sintang akan menindak tegas pihak-pihak yang akan mencoba mengacaukan proses demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang hari ini dilaksanakan di 291 desa dalam Kabupaten Sintang.
Hal tersebut tegas dikatakan Kapolres Sintang, AKBP Ventie Bernard Musak kemarin, saat melakukan peninjauan kesiapan pelaksanaan pilkades serentak di beberapa TPS desa terdekat.
"Saat-nya masyarakat menentukan pemimpin desa terbaik. Makanya mari bersama-sama jaga kondusifitas kamtibmas. Jika ada masalah segera selesaikan secara musyawarah, dan jangan sampai ada tindakan yang melanggar hukum," imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Kapolres Sintang, dirinya menghimbau kepada masyarakat, agar bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas di Kabupaten Sintang.
Selain itu Kapolres juga meminta, masyarakat harus mengutamakan rasa persaudaraan, rasa persatuan dan kesatuan antar sesama, sehingga bisa terwujud Pilkades yang aman, damai dan kondusif.
Termasuk dalam pelaksanaan pilkades nanti masyarakat harus tetap mengutamakan protokol kesehatan, diimbau, masyarakat harus menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin yang bisa membangun dan mensejahterakan masyarakat desa kedepannya.
Kapolres juga mengungkapkan, untuk pengamanan pilkades ini, Polres Sintang mengerahkan 472 personel gabungan yang disebar ke 291 desa yang ada di 14 kecamatan.
472 personel Polri tersebut terdiri dari 152 personel Polres Sintang, 215 personel Polsek jajaran, BKO Polda Kalbar dari Polres Sekadau 30 personel, Polres Melawi 45 personel, dan Batalyon C pelopor Satbrimob 30 personel yang didukung oleh Linmas dan di backup oleh Kodim 1205 Sintang.
"Personel pengamanan akan di tempatkan di 14 kecamatan, di 291 desa dan 1.001 TPS yang melaksanakan pemungutan suara," ujar Kapolres.
Pengamanan dilaksanakan terhitung mulai hari Minggu, 4 Juli 2021 sampai dengan 10 Juli 2021.
"Kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam kesuksesan penyelenggaraan keamanan Pilkades serentak. Jadi jangan ada yang coba-coba kalau tak mau berurusan dengan hukum," tutupnya. (*)
