WARTASINTANG.COM - Anggota Komisi C DPRD Sintang, Tuah Mangasih menyambut baik jika ada wacana atau keinginan untuk mendirikan satu Perguruan Tinggi Negeri di calon Propinsi Kapuas Raya nantinya. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, dengan adanya Perguruan Tinggi nantinya sudah dapat membuktikan kesiapan dari calon PKR.
Hal tersebut disampaikan Tuah Mangasih saat dihubungi terkait dengan kajian dari ICMI Kabupaten Sintang untuk pendirian Perguruan Tinggi Negeri.
"Saya pikir memang suatu keharusan sebagai bagian dari bentuk infrastruktur calon PKR yang saat ini kembali diperjuangkan. Artinya PKR memang layak ada, dan adanya PTN ini nantinya juga untuk memperpendek rentang bagi dunia pendidikan tinggi di wilayah PKR. Jadi saya pribadi sangat mendukung tujuan itu. DPRD Sintang juga pasti sama," kata Tuah Mangasih.
Hanya saja, dirinya meminta agar maksud dan tujuan pendirian PTN ini juga harus melibatkan yang lain, tidak hanya ICMI tapi juga dari ISKA dan PIKI.
"Mereka-kan organisasi para intelektual, jadi silahkan kajian yang sudah ada yang dibuat ICMI ini di diskusikan dengan ISKA dan PIKI untuk second opinion. Semakin banyak input itu akan lebih baik dan melengkapi yang sudah ada ", tambahnya.
Dirinya juga mengingatkan, untuk saat ini terhitung per-Januari 2017 pemerintah memberlakukan moratorium sementara izin untuk mendirikan Perguruan Tinggi dan akan fokus pada upaya mendorong perguruan tinggi yang sudah ada dapat terakreditasi A semakin banyak. Namun untuk di calon PKR mungkin ada pengecualian karena masuk 3T yakni terluar, terdepan dan tertinggal.
"Saya dengar ada Surat Edaran tentang moratorium itu. Pemerintah melalui Kemendikti, saat ini fokus untuk melakukan akreditasi. Tapi mungkin ada celah lain karena 3 wilayah di calon PKR berbatasan dengan negara tetangga yang dianggap beranda terdepan negara Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI kabupaten Sintang memandang perlu untuk segera didirikan satu Perguruan Tinggi Negeri di wilayah calon Propinsi Kapuas Raya. Wacana tersebut disampaikan oleh Ketua ICMI Kabupaten Sintang Kurniawan dalam konferensi pers di Sekretariat ICMI Sintang Jl. MT. Haryono, Rabu (20/3).
"Hasil kajian yang dilakukan ICMI Kabupaten Sintang, bahwa wacana dan agenda pembentukan PKR yang saat ini semakin menguat karena mendapatkan dukungan nyata dari Gubernur Kalbar, telah menginspirasi kami untuk ikut berkontribusi dengan melakukan kajian tentang pendirian PTN di wilayah calon PKR ini," ungkap Kurniawan dalam konferensi pers yang dihadiri pengurus ICMI.
Secara obyektif, lanjut Kurniawan, pendirian PTN menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat wilayah timur Kalbar yang meliputi lima Kabupaten.
"Dari hasil kajian yang dilakukan, kami menemukan bahwa secara faktual terlihat suatu masalah serius dimana angka partisipasi kasar ( APK ) pendidikan tinggi di Kalbar hanya 20,98 persen. Kita dibawah propinsi termuda, Kaltara yang berada di angka 24,35 persen. Jadi kami menilai sudah wajar untuk adanya PTN diwilayah Calon PKR, terlebih untuk menyongsong bonus demografi 2030 dan revolusi industri 4.0 dimana sangat diperlukan tenaga yang produktif", jelasnya.
Ditambahkannya, dengan adanya PTN di wilayah calon PKR, akan sangat bernilai positif seperti potensi SDA yang beragam dan memerlukan tenaga yang ahli didalamnya, APK akan mengalami peningkatan, selain itu potensi calon mahasiswa di 5 Kabupaten bakal PKR juga signifikan.
"Selama ini banyak dari calon mahasiswa kita yang urbanisasi keluar wilayah baik ke Pontianak atau ke Pulau Jawa. Perkiraan kita akan ada 36 ribu lebih calon mahasiswa yang siap menanti jika ada PTN. Diasumsikan saja 30 persen maka akan ada sekitar 12 ribu calon mahasiswa setiap tahunnya masuk PTN di wilayah PKR", tambahnya.
Hal tersebut disampaikan Tuah Mangasih saat dihubungi terkait dengan kajian dari ICMI Kabupaten Sintang untuk pendirian Perguruan Tinggi Negeri.
"Saya pikir memang suatu keharusan sebagai bagian dari bentuk infrastruktur calon PKR yang saat ini kembali diperjuangkan. Artinya PKR memang layak ada, dan adanya PTN ini nantinya juga untuk memperpendek rentang bagi dunia pendidikan tinggi di wilayah PKR. Jadi saya pribadi sangat mendukung tujuan itu. DPRD Sintang juga pasti sama," kata Tuah Mangasih.
Hanya saja, dirinya meminta agar maksud dan tujuan pendirian PTN ini juga harus melibatkan yang lain, tidak hanya ICMI tapi juga dari ISKA dan PIKI.
"Mereka-kan organisasi para intelektual, jadi silahkan kajian yang sudah ada yang dibuat ICMI ini di diskusikan dengan ISKA dan PIKI untuk second opinion. Semakin banyak input itu akan lebih baik dan melengkapi yang sudah ada ", tambahnya.
Dirinya juga mengingatkan, untuk saat ini terhitung per-Januari 2017 pemerintah memberlakukan moratorium sementara izin untuk mendirikan Perguruan Tinggi dan akan fokus pada upaya mendorong perguruan tinggi yang sudah ada dapat terakreditasi A semakin banyak. Namun untuk di calon PKR mungkin ada pengecualian karena masuk 3T yakni terluar, terdepan dan tertinggal.
"Saya dengar ada Surat Edaran tentang moratorium itu. Pemerintah melalui Kemendikti, saat ini fokus untuk melakukan akreditasi. Tapi mungkin ada celah lain karena 3 wilayah di calon PKR berbatasan dengan negara tetangga yang dianggap beranda terdepan negara Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI kabupaten Sintang memandang perlu untuk segera didirikan satu Perguruan Tinggi Negeri di wilayah calon Propinsi Kapuas Raya. Wacana tersebut disampaikan oleh Ketua ICMI Kabupaten Sintang Kurniawan dalam konferensi pers di Sekretariat ICMI Sintang Jl. MT. Haryono, Rabu (20/3).
"Hasil kajian yang dilakukan ICMI Kabupaten Sintang, bahwa wacana dan agenda pembentukan PKR yang saat ini semakin menguat karena mendapatkan dukungan nyata dari Gubernur Kalbar, telah menginspirasi kami untuk ikut berkontribusi dengan melakukan kajian tentang pendirian PTN di wilayah calon PKR ini," ungkap Kurniawan dalam konferensi pers yang dihadiri pengurus ICMI.
Secara obyektif, lanjut Kurniawan, pendirian PTN menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat wilayah timur Kalbar yang meliputi lima Kabupaten.
"Dari hasil kajian yang dilakukan, kami menemukan bahwa secara faktual terlihat suatu masalah serius dimana angka partisipasi kasar ( APK ) pendidikan tinggi di Kalbar hanya 20,98 persen. Kita dibawah propinsi termuda, Kaltara yang berada di angka 24,35 persen. Jadi kami menilai sudah wajar untuk adanya PTN diwilayah Calon PKR, terlebih untuk menyongsong bonus demografi 2030 dan revolusi industri 4.0 dimana sangat diperlukan tenaga yang produktif", jelasnya.
Ditambahkannya, dengan adanya PTN di wilayah calon PKR, akan sangat bernilai positif seperti potensi SDA yang beragam dan memerlukan tenaga yang ahli didalamnya, APK akan mengalami peningkatan, selain itu potensi calon mahasiswa di 5 Kabupaten bakal PKR juga signifikan.
"Selama ini banyak dari calon mahasiswa kita yang urbanisasi keluar wilayah baik ke Pontianak atau ke Pulau Jawa. Perkiraan kita akan ada 36 ribu lebih calon mahasiswa yang siap menanti jika ada PTN. Diasumsikan saja 30 persen maka akan ada sekitar 12 ribu calon mahasiswa setiap tahunnya masuk PTN di wilayah PKR", tambahnya.
