Di hadapan ratusan kepala SMP/MTs, pengawas dan pimpinan OPD yang hadir, Wakil Bupati Sintang menyampaikan bahwa adanya laporan ASN yang tidak netral dalam politik.
“Saya minta pengawas sekolah harus serius bekerja mengawasi. Saya tau ada ASN dan guru yang langsung terjun ke politik. Kita ndak usah turut campur dengan politik yang diseberang sana. Kalau mau ke politik ya jadi politikus saja. Lepaskan pakaian seragam tersebut. Kita masih kurang banyak hal dalam pendidikan. Jadi saya harap kita serius meningkatkan kualitas pendidikan kita saja," pesan Askiman kepada seluruh peserta rakor.
Dalam rakor ini Askiman meminta pengetatan penggunaan anggaran di sekolah. Maka prosedur, sistem dan mekanisme pencairan anggaran harus disiplin. Dia berharap pengawas mampu membimbing dan membina kepala sekolah. Kepala SD LB yang sudah diperiksa dan jadi tersangka seharusnya menjadi pelajaran bersama.
"Saya juga ingin mengingatkan agar semua pihak tidak bermain main dalam penerima tenaga honor di sekolah dan di kantor. Semuanya demi kebaikan daerah kita,” tambah Askiman.
Selain itu Askiman juga menyinggung masalah GGD yang tidak tepat sasaran. “Ada GGD yang tugas di sekolah tidak terpencil tetapi mendapatkan tunjangan guru terpencil. Lalu guru lainnya protes karena tidak dapat tunjangan yang sama. Saya minta penempatan seperti itu ditinjau ulang. Kalau bisa tempatkan kembali guru GGD ke sekolah yang ada di daerah tertinggal.”
Sebagai perbandingan Wabup Sintang memaparkan di kota ada sekolah yang memiliki 28 sampai 30 orang guru. Sementara di pedalaman ada sekolah yang hanya ada satu guru. “Ada juga laporan bahwa adanya guru GGD yang tidak mau bergaul dengan masyarakat dan bersalaman pun ndak boleh. Menurut saya bisa dipertimbangkan untuk di pindah saja,” ujarnya.
Salah satu Pengawas SMP Kabupaten Sintang, Supartoyo menyampaikan perlunya memberikan penghargaan kepada pengawas dan kepala sekolah yang berprestasi namun juga memberikan sanksi kepada yang tidak baik dalam bekerja. “Kalau ada kepala sekolah atau pengawas yang tidak cakap, berhentikan saja,” katanya.
Dalam pertemuan itu Kepala SMP Negeri 1 Tebelian Endang Purwantini menyampaikan adanya guru dan ASN yang melakukan nikah siri. “Mohon penjelasan terhadap kasus seperti ini,” terang Endang Purwantini.
“Bangun komunikasi yang terbuka dengan Komite Sekolah. Jangan ada yang ditutupi dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah,” ujar Magdalena Ukis, Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Ernawati Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa kegiatan rakor kepala SMP/MTs Se Kabupaten Sintang ini sudah berlangsung dua hari. “Sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi persiapan Ujian Nasional. Dari hasil rakor ini, kami akan menyusun rekomendasi akhir hasil rapat koordinasi ini untuk di sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sintang untuk kemudian ditindak lanjuti,” terang Ernawati.
Linda Azmar selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan agar Kepala Sekolah bisa disiplin, kerjasama dan kerja keras. Rutin menyampaikan laporan tertulis supaya bisa dipelajari dan diberikan tindakan jika ada masalah.
Menutup rakor Askiman menjelaskan bahwa ASN tidak boleh melakukan pernikahan siri. Jika ada tolong dilaporkan ke Dikbud atau Pengawas Sekolah.
“Saya juga akan memprioritaskan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan bagi calon pengawas sekolah karena banyak yang pensiun dan banyak yang kosong. Saya juga mau menerima dan melihat hasil pengawasan di setiap Kecamatan oleh Pengawas Sekolah untuk perbaiki kualitas pendidikan di pedalaman.”
Askiman juga menjelaskan jika ada guru yang lama tidak mengajar jangan dipindahkan tetapi dibiarkan saja di tempat tersebut. Jika tidak maka guru-guru yang dipedalaman semua tidak mau melaksanakan tugas dan berharap segera pindah ke kota. Jika itu terjadi, kapan pemerataan dalam hal pendidikan bisa tercapai. (*)
