 |
| Marwandy,S.Psi.,S.H.,M.H |
"dukungan saya terhadap usulan dari beberapa sumber dan ahli terkait skema subsidi bbm yang diganti melalui BLT ini adalah pendapat pribadi saya tidak ada kaitannya dengan organisasi HISWANA MIGAS PONTIANAK", tentu menurut saya skema ini akan sangat memudahkan masyarakat dalam membeli bbm tanpa aturan yang ribet dan tentunya juga akan memudahkan pengusaha spbu dalam menyalurkan bbm ke masyarakat, karena selama ini banyak carut marut dalam penyaluran bbm kepada masyarakat dengan penerapan aturan yang berubah-ubah dari pemerintah", jelas marwandy.
lebih lanjut bapak Marwandy juga menjelaskan terkait data soal subsidi bbm dan juga terkait kelebihan dan kekurangan dari pola subsidi bbm selama ini dan skema BLT ini
Data Subsidi BBM Saat Ini
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk subsidi BBM dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, misalnya, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 339 triliun untuk subsidi energi, dengan Rp 240 triliun di antaranya dialokasikan khusus untuk subsidi BBM dan LPG. Subsidi ini bertujuan untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Namun, menurut berbagai pihak, skema subsidi ini masih belum sepenuhnya efektif.
Kelebihan Subsidi BBM
1. Harga BBM Lebih Stabil: Subsidi BBM membantu menstabilkan harga di pasaran, mencegah lonjakan harga yang bisa membebani masyarakat, terutama mereka yang berada di pedesaan atau di sektor transportasi.
2. Dukungan untuk Sektor Transportasi: Pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum yang bergantung pada BBM mendapatkan manfaat langsung dari harga yang lebih rendah, sehingga bisa menekan biaya operasional.
3. Perlindungan dari Inflasi: Harga BBM yang lebih rendah juga turut mengurangi dampak inflasi, karena BBM mempengaruhi biaya distribusi barang-barang pokok dan kebutuhan lainnya.
Kekurangan Subsidi BBM
1. Tidak Tepat Sasaran: Subsidi BBM sering kali dinikmati oleh masyarakat yang lebih mampu, yang memiliki kendaraan pribadi. Padahal, tujuan awal subsidi adalah untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Beban Anggaran: Anggaran subsidi BBM membebani keuangan negara. Dalam situasi defisit anggaran, belanja subsidi ini menjadi salah satu faktor yang bisa menekan anggaran pembangunan di sektor lain seperti infrastruktur dan pendidikan.
3. Konsumsi BBM Boros: Harga BBM yang lebih murah sering kali mendorong konsumsi yang berlebihan, mengurangi insentif untuk efisiensi energi atau transisi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Kelebihan BLT sebagai Alternatif
1. Tepat Sasaran: BLT langsung diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran dibandingkan subsidi BBM yang dinikmati oleh semua golongan ekonomi.
2. Mendukung Daya Beli: Bantuan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan kesehatan, yang menjadi prioritas bagi mereka.
3. Lebih Transparan dan Akuntabel: Dengan bantuan tunai, distribusi bisa lebih mudah dipantau, sehingga potensi penyalahgunaan atau distribusi yang tidak merata bisa diminimalisir.
Kekurangan BLT
1. Resiko Penggunaan yang Tidak Produktif: BLT memberikan kebebasan penggunaan kepada penerima. Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan bantuan tunai ini digunakan untuk keperluan yang tidak produktif atau tidak esensial.
2. Teknologi dan Infrastruktur: Dalam penerapan BLT, diperlukan infrastruktur yang baik untuk memastikan distribusi tepat waktu dan diterima oleh mereka yang berhak, terutama di daerah terpencil yang mungkin masih terkendala jaringan atau teknologi.
Marwandy menegaskan bahwa perubahan ini perlu diiringi dengan sosialisasi yang baik serta kesiapan sistem, agar transisi dari subsidi BBM ke BLT tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Dukungan yang diberikan oleh Hiswana Migas ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk reformasi subsidi energi yang lebih baik dan adil di Indonesia.
Usulan untuk mengalihkan subsidi BBM ke BLT bukanlah tanpa tantangan. Namun, dengan perencanaan yang matang dan komitmen dari pemerintah serta berbagai pihak terkait, Marwandy yakin bahwa ini bisa menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dan tepat sasaran dalam membantu masyarakat miskin serta menjaga kestabilan ekonomi nasional.
